Jembatan Tapang Selesai Diperbaiki

Kinerja SKPD-TP PU Provinsi Kalbar

Patut Diteladani

 

Permasalahan di Proyek SKPD-TP Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat TA 2010 dengan nama paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Tapang CS yang berlokasi atau menuju ke-arah Putussibau, sudah memasuki final (selesai).

 

Proyek yang kemarin sempat menjadi sorotan beberapa media dan mengharuskan Tim Investigasi DPD AWI Kalbar turun kelapangan, kini telah rampung diperbaiki.

Dari surat konfirmasi pertama (03/05) yang dilayangkan untuk Kepala SKPD-TP Dinas PU Kalbar hingga konfirmasi final (26/05), Pak Tirta tidak pernah menutup-nutupi perihal proyek tersebut. Dan tentunya ini sangat membantu kelancaran pembangunan yang jauh dari penyimpangan anggaran. 

“Apa yang telah dilakukan Pak Tirta, perlu dijadikan teladan yang baik. Beliau (Kepala SKPD-TP Dinas PU Kalbar, Ir. Tirtanandis S, MM) sangat agresif dan tidak pasif ketika DPD AWI Kalbar menyampaikan adanya...

selengkapnya...

Selengkapnya »

Kontraktor Jahil Di Black List

John Itang : Pengawasan Akan Diperketat

 

Islustrasi

   Tahun 2011 ini Inspektorat Provinsi Kalbar akan memperketat pengawasan terhadap aset dan infrastruktur Pemprov semester II dan yang mendapat perhatian lebih adalah penggunaan anggaran untuk proyek insfrastruktur di tubuh Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kita akan melakukan pengawasan secara ketat untuk menghindari ketidak-tepatan dana anggaran yang di anggarkan. Bukan berarti kita mencari kesalahan orang, namun jika ada yang salah maka akan kita arahkan untuk diperbaiki, “ kata John Itang, Kepala Inspektorat Prov. Kalbar...

selengkapnya

Selengkapnya »

Persoalan Ruang Kantor Bisa Belakangan

Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Adalah Yang Utama

Suasana Di Kantor Disdik KKR (LT. II)

Untuk memperoleh pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, baik itu dari kalangan miskin maupun kaya. Undang-Undang sudah menjamin hak itu dan pemerintah baik dari pusat hingga daerah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut.

Hal ini berarti tidak ada alasan apapun yang membenarkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak memerolah pendidikan. Baik itu alasan krisis ekonomi, rendahnya minat belajar, atau minimnya sarana dan prasarana.

Bagi Bupati Kabupaten Kubu Raya (KKR), Muda Mahendrawan, yang paling penting harus diselenggarakan oleh pemerintah adalah memenuhi layanan pendidikan tersebut. Soal sarana dan prasarana instansi dinas-dinas bisa dipenuhi secara bertahap (belakangan).

Penuturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus, setuju dengan apa yang menjadi salah satu perioritas Pemkab Kubu Raya. Dunia Pendidikan, sarana serta prasarananya memang sangat perlu, mengingat KKR ini masih berada dalam proses pengembangan dan salah satunya pengembangan SDA yang berkompeten, cerdas dan berkualitas.

selengkapnya...

Selengkapnya »

PERMATA-Parit Bapage

Matius dan Stevanus

Mulai Lakukan Aktivitas Pertanian

 

Masyarakat petani Kubu Raya khususnya yang masuk dalam Perhimpunan Masyarakat Petani (PERMATA) daerah Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap (06/07/10), telah mengadakan Upacara Adat “Baremah Tanah“ untuk membuka/menggarap lahan pertanian baru.

Stevanus Loho yang saat itu bertindak sebagai Ketua Parit Bapage dari PERMATA mensosialisasikan beberapa point-point penting mengenai tanah yang menjadi garapan tersebut.

Seperti apa yang pernah diutarakan Stevanus bahwa Upacara Baremah Tanah sangat penting karena sebagai bentuk sikap hormat dan permisi kepada sang Jubata. Upacara adat tersebut memiliki kekuatan hukum adat, bila ada yang menggugat keabsahan upacara adat Baremah Tanah tersebut, bisa dikenakan sangsi adat.

Jalan Menuju Lokasi Lahan Garapan

Status tanah tersebut adalah Tanah Adat Leluhur boleh digarap dan bisa menjadi status hak milik dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di atur dan ditetapkan.

Kemarin (20/05/11), DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalbar kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat (PERMATA) untuk meninjau lokasi tanah garapan yang dimaksud sebagai bentuk sosialisasi dan publikasi ke masyarakat luas...

selengkapnya

Selengkapnya »

Bupati Angkat Bicara

Isu Dugaan Korupsi Bikin Adrianus Berang

 

Syaiful Doman, Anggota Komisi A DPRD Landak, meminta agar Pemkab Landak segera melakukana peninjauan kembali penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Landak.

Seperti yang dikatakan Syaiful, sebagian dana ADD digunakan untuk membiayai pendidikan Sekdes dan ini sudah tidak tepat sasaran dan yang seharusnya biaya pendidikan Sekdes bersumber dari BKD, selaku pengelola aparatur.

selengkapnya...

Selengkapnya »

Sosial Kontrol Masyarakat dan LSM

Ir. Edi Rusdi Kamtono, MM

Membantu Kinerja Dinas PU Kota Pontianak

 

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak dalam beberapa waktu belakangan ini mengalami perkembangan. Insfratruktur, sarana dan prasarana sudah mulai dapat di realisasikan pemerintah.

Meskipun begitu, permasalahan menyangkut proses pelaksanaan proyek-proyek hingga hasil akhirnya masih ada yang belum maksimal.

"Kita harapkan masyarakat, LSM, dan DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalbar fokus mengawasi pelaksanaan proyek-proyek yang ditubuh pemerintahan, karena ini untuk kepentingan pembangunan." kata Kepala Dinas PU Kota Pontianak, Ir. Edi Rusdi Kamtono, MM beberapa waktu lalu.

Edi mengatakan, Dinas PU Kota Pontianak tetap akan mengawasi dalam rangka pencegahan ketidak profesional pelaksana (kontraktor) dalam suatu kegiatan proyek khususnya di tubuh Dinas PU Kota Pontianak...

selengkapnya

Selengkapnya »

Tangisan Jembatan Tapang

PT. GMP Segera Lakukan Perbaikan

 

Baru-baru ini (28/4) Tim Investigasi DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalbar kembali menemukan adanya ketidak-maksimalan hasil kegiatan proyek pemerintah khususnya ditubuh Kementerian Pekerjaan Umum-Direktorat Jenderal Bina Marga-Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar.

Proyek SKPD-TP Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010 dengan nama paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Tapang CS yang berlokasi atau menuju ke-arah Putussibau sempat menjadi perhatian khusus dari Tim Investigasi...

selanjutnya...

Selengkapnya »

Tekan Kejahatan Korupsi

Melalui Sarana Kurikullum Pendidikan

Drs. H. M. Zeet Hamdy Assovie

Sistem Pemerintahan yang bersih merupakan cita-cita kita semua, sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara dengan berdaya guna, berhasil guna, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

 Ini dapat terwujud apabila Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah terimplementasikan dengan baik pada semua level pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  Sesuai PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP diberikan tugas sebagai pembina SPIP.

Drs. H. M. Zeet Hamdy Assovie, Sekda Propinsi Kalbar, berharap hasil dari seminar ini dapat menjadi pendorong dan motivasi semua unit dalam mengurangi tingkat KKN khususnya di wilayah Kalbar.

" Mewujudkan Bangsa Berintegritas & Bebas Korupsi Melalui Pendidikan "

“Banyak dampak buruk akibat maraknya praktek korupsi, tingkat kemiskinan meningkat, permasalahan gizi buruk bertambah, banyak ibu dan anak yang meninggal dunia. Ini semua akibat buruknya perekonomian Negara dan di tambah lagi dengan korupsi yang semakin merajalela...

 selengkapnya...

Selengkapnya »

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

Mitra Buruh Dalam Menuntut Keadilan

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) periode 2007-2011 yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO-KSBSI), Rekson Silaban menjelaskan, bahwa apa yang telah dilakukan komunitas buruh yang berdemo pada Hari Peringatan Buruh kemarin, tidak perlu dicemaskan.

"Pemerintah tidak perlu khawatir mengenai aksi demo yang direncanakan buruh dalam memperingati Mayday (hari Buruh) dibeberapa daerah kemarin," kata Rekson Silaban.

Ia menayatakan, KSBSI juga terus memonitor dan mewaspadai kemungkinan-kemungkinan penyusupan serta penunggangan tersebut.

"Makanya, Pemerintah harus tanggap menjaga dan menindaknya," lanjut Rekson Silaban.

Sementara Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan terus mengembangkan kebijakan yang tidak merugikan perusahaan dalam negeri. Hal itu antara lain akan dilakukan pembatasan produk-produk asing. Disisi lain pemerintah akan mewujudkan sinergi antara unsur pekerja, pengusaha, dan tentunya pemeritah.

dan menindaknya," lanjut Rexon Silaban.

Sementara Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan terus mengembangkan kebijakan yang tidak merugikan perusahaan dalam negeri. Hal itu antara lain akan dilakukan pembatasan produk-produk asing. Disisi lain pemerintah akan mewujudkan sinergi antara unsur pekerja, pengusaha, dan tentunya pemeritah...
 

...selengkapnya...

Selengkapnya »